Wabup Erfian Terus Sinergikan Pelayanan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Bateng
Cegah Omicron, Bupati Algafry Ajak Masyarakat Vaksin Booster Dosis 3
Februari 3, 2022
Miris, Berhari-hari Tumpukan Sampah di Desa Kurau Timur Belum Diangkut
Februari 3, 2022
BABEL, RADARBAHTERA.COM – Melalui zoom meeting di Smart Meeting Room (SMR), Wakil Bupati Bangka Tengah, Herry Erfian hadir dan menyaksikan Launching Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditandai dengan penekanan tombol peresmian serta ditampilkan secara simbolis Inpres Nomor 1 Tahun 2022 kepada perwakilan Kementerian/Lembaga, Kamis (03/02/2022).
Terkait hal ini, Herry Erfian Dibantu oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pittor, mengatakan Inpres pertama yang diluncurkan ini akan memberikan dampak yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mengoptimalisasi program JKN.
“Kita selaku Pemerintah Daerah tentunya harus mendukung dan melakukan langkah-langkah strategis dengan bisa mengakomodir kesehatan masyarakat sesuai yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2),” ucap Erfian.
Ia juga menambahkan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bersama pemangku kepentingan terkait akan terus bersinergi dan berupaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi Bangka Tengah khususnya dalam memberikan perlindungan kesehatan serta jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
“Kedepannya, kami berharap bisa terus memberikan pelayanan terbaik untuk perlindungan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Bangka Tengah,” harapnya.
Dalam pemaparannya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI), Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP, mengungkapkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah bermanfaat, terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
“Pemerintah memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan program JKN dan menargetkan dalam RPJMN Tahun 2024 minimal 98% penduduk Indonesia harus menjadi peserta program JKN,” ucapnya.
Menko PMK RI ini juga menambahkan sebagai salah satu prioritas nasional, program terselenggaranya JKN tidak hanya menjadi tanggungan BPJS Kesehatan namun peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga sangat vital.
“Ini merupakan salah satu ikhtiar agar kesehatan masyarakat juga dapat terjaga dan meningkat, mengingat manakala masyarakat sehat dengan kuat. Sehat dan terdidik maka Indonesia akan hebat,” kata Muhadjir Effendy.
Dihadirkan oleh juga Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wakil Menteri Kesehatan RI, Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Plt. Sekjen Kemendagri, Pimpinan Komisi XI DPR RI, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet RI, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemenko PMK, Jajaran Kementerian, Gubernur serta Bupati/Walikota se-Indonesia dan Pemimpin Senior serta Kepala Cabang BPJS Kesehatan se-Indonesia. (RB/Diskominfosta)
