Tingkatkan Waspada Karhutla, Menkopolhukam Adakan Rakorsus

BABEL, RADARBAHTERA.COM – Untuk mengetahui perkembangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak bulan Juli tahun 2023 yang cukup masif  terutama di wilayah rawan karhutla,  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, meminta kepada seluruh Kementerian/ Lembaga, Panglima TNI dan Kapolri, Kepala Daerah, Pangdam, Danrem, Kapolda, untuk melaporkan secara langsung update status keadaan tiap daerahnya terkait dengan kasus karhutla yang sekarang sedang marak. Tak terkecuali Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suganda Pandapotan Pasaribu yang hadir secara daring. Pada kesempatan ini, Menkopolhulkam meminta agar segenap unsur bekerja sama untuk menanggulangi karhutla. Hal ini dikatakannya ketika memimpin langsung Rakorsus Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Senin (09/10/2023) 

Hingga hari ini terdapat 11 provinsi yang telah menetapkan status Siaga Darurat kebakaran hutan dan lahan, yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalsel, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Jawa Barat, Jatim, NTB,NTT yang memiliki wilayah rawan karhutla. Untuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri sejauh ini karhutla masih bisa di antisipasi dan dikendalikan. 

Di kesempatan yang berbeda, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mikron Antariksa memberikan tanggapannya soal karhutla di Babel. 

“Saat ini menurut data yang kami terima dari kabupaten/ Kota, ada seluas 1593 hektar lahan yang terbakar. Rata-rata di Babel yang terbakar adalah lahan. Pada prinsipnya, masih terkendali karena melalui satgas yang bekerja secara koordinatif turun ke lapangan,” jelas Mikron. 

Sesuai prediksi BMKG menghadapi kemungkinan terjadi nya El Nino di awal tahun 2023 ini, peningkatan karhutla mayoritas terjadi di lahan gambut. Selain itu faktor angin juga ikut berpengaruh besar terjadinya karhutla. 

Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan kembali komitmen setiap unsur perangkat daerah, stakeholder dan masyarakat untuk bersinergi dan solid terutama dengan Kepala Pelaksana BPBD tiap daerah. 

“Untuk semakin bekerja sama, bahu membahu dalam upaya menanggulangi karhutla sebagaimana amanat Inpres No 3 Tahun 2021. Tadi sudah  ada gambaran dari tiap daerah, jadi tinggal penguatannya,“ tutup Mahfud MD. (*/RB)