Pemkab Bangka Tengah Seriusi Digitalisasi Keuangan Daerah
Bangso Kawa Nibung Bawa Trofi Turnamen Voli Putri KNPI Cup Bateng
November 28, 2023
Dinsos-PMD Bangka Tengah Gelar Peningkatan Kapasitas Relawan Sosial
November 28, 2023
BABEL, RADARBAHTERA.COM – Perkembangan ekonomi dan keuangan digital saat ini, masuk di berbagai sektor seperti edukasi, transportasi, akomodasi, bahkan transaksi di lingkup Pemda. Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD), diarahkan untuk mendorong perluasan transaksi keuangan pemerintah daerah.
Secara elektronik melalui perubahan sistem pendapatan dan belanja daerah, dari sistem tunai menjadi sistem non tunai, berbasis data digital yang selanjutnya disebut sebagai Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menyampaikan, digitalisasi keuangan daerah ini tindak lanjut sekaligus evaluasi terhadap program yang sudah berjalan.
“Rekomendasi pembuatan kebijakan, koordinasi terkait pelaksanaan program kerja ETPD di Pemkab Bangka Tengah, sekaligus mendorong inovasi percepatan dan perluasannya, juga pengintegrasian ekonomi serta keuangan digital, Selasa (28/11/2023).
Ia mengatakan berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD), pada semester I Pemerintah kabupaten Bangka Tengah telah berstatus digital dengan skor 87,7 persen dan menduduki peringkat ke-6 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau ke-9 se wilayah Sumatera.
“Semoga kita dapat mengejar ketinggalan status ini untuk di semester II,” harapnya.
Dikatakannya, kerjasama semua pihak dalam mengatasi dan menggali apa saja potensi yang bisa meningkatkan nilai ETPD Kabupaten Bangka Tengah.
“Tugas TP2DD adalah mendorong para OPD pengampu pajak dan retribusi agar dapat meningkatkan realisasi pajak dan retribusi dengan pembayaran QRIS dan mobile banking,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sugianto mengatakan untuk meningkatkan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Salah satunya adalah OPD bisa menjadi agen perubahan di lingkungan Pemerintah kabupaten Bangka Tengah.
“Kita bisa berikan reward bagi ASN yang bisa mendukung penggunaan digitalisasi transaksi keuangan daerah,” jelasnya.
Ia juga menambahkan untuk OPD yang mengelola retribusi diharapkan bisa mengedukasi masyarakat bagaimana cara menggunakan transaksi online.
“Memang butuh kerja keras edukasi, tapi secara bertahap bisa,” tandasnya. (*/RB)
