Dijadikan Pilot Project Pembangunan Responsif Gender, Komisi IV Tinjau Langsung Desa Kurau

BABEL, RADARBAHTERA.COM – Senin siang (19/07), didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Asyraf Suryadin, rombongan Komisi IV DPRD Bangka Belitung tinjau Desa Kurau di Kabupaten Bangka Tengah. Turut serta pada kegiatan ini Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah, dr. Dede Lina Lindayanti.

 

Sekretaris Komisi IV, Ranto Sendhu selaku pimpinan rombongan menyampaikan, kunjungan ini guna melihat secara langsung program pembangunan desa yang responsif gender. Seperti diketahui, Desa Kurau terpilih sebagai desa piloting PPRG Program Pembangunan Kementerian PPPA RI. Tampak hadir anggota komisi lainnya yaitu Toni Mukti, Harianto, Dody Kusdian, Evi Junita, dan Johansen Tumanggor. 

 

Kepala Desa Kurau, Jasila mengucapkan terima kasih atas kunjungan DPRD Babel. Semoga melalui pertemuan ini, bisa berbagi hal hal yang bermanfaat untuk masyarakat. 

 

“Dengan ditunjuknya desa kami sebagai pilot project di Bangka Belitung sebagai desa responsif gender bertujuan menyetarakan peran perempuan dan laki laki. Contohnya 40% anggota Hutan Kemasyarakatan (HKm) Gempita adalah perempuan. Selain itu, perempuan disini juga banyak yang ikut turun ke laut sebagai nelayan”, ungkap Jasila mengawali paparannya. 

 

dr. Dede menambahkan, salah satu pertimbangan ditunjuknya Desa Kurau karena di sini juga merupakan Kampung KB. Sesuai dengan arahan Bupati Bangka Tengah, untuk memberikan kesempatan kepada perempuan dalam berbagai kegiatan, organisasi juga melibatkan perempuan dalam kepengurusan perangkat desa. Ini sudah dibuktikan di Desa Kurau, keterlibatan perempuan di sini sangat luar biasa. 

 

Politisi PKS, Dody Kusdian ingatkan dalam membuat perencanaan dan perkembangan program responsif gender di Desa Kurau harus memperhatikan juga bagaimana hal itu dapat mendukung konsep ketahanan keluarga. 

 

“Dengan adanya pembangunan responsif gender, selain dampak positif harus dinilai juga sisi negatif. Jangan sampai peran perempuan kebablasan,” imbau Johansen. 

 

Anggota Komisi IV Dapil Bangka Tengah, Harianto mengharapkan pembangunan desa responsif gender justru memberikan pengaruh positif. Seperti memberikan kesempatan pada perempuan (istri) untuk mensupport suami misalnya dalam ekonomi keluarga. 

 

“Di Kurau mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan, hasil dari tangkapan ikan selain untuk dijual, bisa saja istri membuat olahan menjadi pempek, kerupuk, dan produk lainnya. Kesetaraan gender bukan berarti mengalahkan lelaki tetapi memberikan ruang, waktu, dan kesempatan untuk perempuan,” jelas politisi Golkar ini. 

 

Lengkapi paparan, Asnawi selaku Sekretaris Desa menjelaskan bahwa kondisi di Kurau terlebih saat ini, ibu-ibu harus ikut menopang rumah tangga dalam masalah ekonomi. Kami sangat bersyukur, dengan meningkatnya ekonomi justru yang terjadi adalah ketahanan keluarga juga ikut mengalami peningkatan. Jadi penyetaraan (responsif) gender di sini sangat memberikan dampak positif. 

 

Tutup pertemuan, Ranto menyampaikan harapannya, agar apa yang diskusikan hari ini dapat diterapkan juga di daerah lain. 

 

“Kami dari provinsi akan terus support semaksimal mungkin dari sisi anggaran jika memang program yang diajukan berdampak baik pada masyarakat,” ucapnya. (RN/Diskominfo/RB)