Pj Gubernur Sugito Minta Efisiensi Anggaran Pilkada Ulang di Kabupaten Bangka

Pj Bupati Asmar Wijaya dan Kapolres OKI Tanam Jagung Serentak
Januari 21, 2025
Mobil Sehat PT Timah Hadir dalam Operasi Pasar Pemkab Bangka Barat
Januari 21, 2025

BABEL, RADARBAHTERA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), yang dipimpin langsung Penjabat (Pj) Gubernur Kep. Babel Sugito menerima audiensi Pj Bupati Bangka Isnaini beserta Perangkat Daerah terkait, di Ruang Tanjung Pendam, Kantor Gubernur Kep. Babel, Selasa (21/1/2025).

Audiensi antara Pj Gubernur Kep. Babel bersama Pj Bupati Bangka, yang juga dihadiri Pj Sekretaris Daerah Kep. Babel Fery Afriyanto tersebut berkenaan dengan Pemilihan Ulang Kepala Daerah 2025 di Kabupaten Bangka, yang tahapannya dimulai pada 24 Februari 2025.

Dalam audiensi itu, Pj Bupati Bangka membahas soal penganggaran pelaksanaan pilkada ulang. Pada paparannya, saat ini Pemkab Bangka sedang berupaya memenuhi perkiraan kebutuhan anggaran yang diperkirakan memakan biaya sebesar Rp32,6 miliar. Sejauh ini, sudah tersedia Rp14,9 miliar. Dari anggaran tersebut, masih terdapat selisih sebesar Rp17,7 miliar.

Menanggapi hal itu, Pj Gubernur Sugito meminta adanya upaya efisiensi kembali dari Pemkab Bangka, hasil dari koordinasi bersama pihak penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun TNI/Polri sebagai pengamanan.

“Memang di Bangka ada defisit anggaran, dan minta dukungan dari provinsi. Kondisi yang sama juga di provinsi (anggaran) mengalami defisit, sehingga sementara tadi kita simpulkan, saya minta diefisiensikan,” ujarnya.

Jika efisiensi sudah dilakukan yang diharapkan selesai dalam waktu sepekan ke depan, barulah katanya provinsi akan mengetahui kemampuan Kabupaten Bangka maupun Pangkalpinang, juga kemampuan Pemprov. Kep. Babel untuk menyukseskan Pilkada ulang 2025.

“Kami di provinsi tentu ingin turut menyukseskan pilkada ini, dan mencari skema untuk membantu, dan selebihnya akan meminta bantuan ke pemerintah pusat. Saya minta Pangkalpinang untuk melakukan skema yang sama. Dari hasil ini akan kita laporkan ke Mendagri untuk meminta arahan,” pungkasnya. (Kmf/RB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *