100 Pejabat Bangka Belitung Ikuti Diklat Pemantapan Nilai Kebangsaan

JAKARTA, RADARBAHTERA.COM – Sebanyak 100 pejabat eksekutif dan legislatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Aula Dwiwarna, Gedung Pancagatra Lemhanas RI, Jakarta, Senin (06/03/2023). 

 

Kegiatan yang berlangsung selama tujuh hari dari 6-12 Maret 2023 ini, dibuka oleh Deputi Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhanas RI, Edi Sucipto. Dalam sambutannya, ia mengatakan kegiatan yang digelar bertujuan untuk memberikan penguatan kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa guna meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 

Seperti terkait larangan ekspor balok timah maupun penambangan ilegal sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dimana upaya tersebut dilakukan agar komoditas timah mendapat nilai tambah melalui hilirisasi di dalam negeri. 

 

“Bapak/Ibu berperan besar sebagai bagian dari eksekutif dan legislatif di Bangka Belitung untuk mengawal arahan presiden tersebut, dan hal itu tentunya bukanlah hal yang mudah,” ujar Edi. 

 

Oleh karena itu dalam kegiatan ini akan disamakan persepsi dan diberikan bekal pemahaman melalui nilai-nilai kebangsaan bahwa negara tidak akan mentolelir segala bentuk ancaman dalam pengelolaan sumber kekayaan alam yang bersifat strategis. Termasuk mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi ataupun golongan. 

 

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Ridwan Djamaluddin yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menuturkan bahwa negara sebesar Indonesia dibangun dengan penuh perjuangan, sehingga dewasa ini semangat kebangsaan tidak boleh luntur, termasuk semangat dalam membangun Bangka Belitung. 

 

“Kita harus menterjemahkan bahwa jika daerah kita maju, maka negara juga kita akan maju pula,” ujarnya. 

 

Namun tentunya, dalam memajukan daerah harus harus tetap senantiasa menjaga tegak dan kukuhnya NKRI. Misalnya, ia menceritakan bahwa sekitar dua minggu yang lalu dirinya menghadiri kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Dalam forum tersebut, banyak daerah yang meminta skema pembagian dana bagi hasil antara pusat dan daerah bisa dikaji kembali dengan porsi yang lebih adil. 

 

“Termasuk terkait sumber daya alam, dimana pembagian royalti untuk daerah yang belum adil,” ujarnya. 

 

Hal seperti ini, menurutnya harus disikapi dengan serius melalui semangat kebangsaan yang lebih tinggi, dimana pemerintah daerah ingin meningkatan kesejahteraan rakyatnya, namun harus tetap mengutamakan keutuhan NKRI. 

 

Sehingga pada kegiatan ini, ia berharap peserta nantinya memiliki semangat baru, kepercayaan diri yang meningkat, terbuka, berpikir positif, inovatif, dan kreatif dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

“Saya harap juga peserta untuk aktif berinteraksi dengan para narasumber agar menambah wawasan. Sehingga, modal dan bekal itu kita bawa kembali untuk memajukan daerah kita,” tutupnya. (*/RB)