Post Views: 1,962
BABEL,
RADARBAHTERA.COM – Development Ministerial Meeting (DMM) G20 adalah kesempatan untuk menegaskan besarnya potensi ekonomi laut Indonesia yang jika dimanfaatkan secara maksimal, akan berkontribusi signifikan bagi pemulihan dan transformasi ekonomi bangsa, utamanya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan nilai tambah bagi perekonomian.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti saat Media Briefing Side Event G20 DMM yang membahas kolaborasi Indonesia dan negara G20 dalam kedirgantaraan serta persiapan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) PT Dirgantara Indonesia dan Airbus di Hotel BW Suite, Selasa (06/09/2022).
Side Event G20 DMM 2022 ini mengusung tiga tujuan. Pertama, mengusulkan dan mempromosikan Peta Jalan Ekonomi Biru sebagai salah satu solusi untuk mendukung transformasi ekonomi di tingkat nasional. Kedua, menjadi wadah untuk mempelajari praktik terbaik dan kisah sukses negara-negara yang mewujudkan Ekonomi Biru. Ketiga, membangun kolaborasi potensial dalam desain dan implementasi Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia.
Side Event tersebut diketahui bertajuk “The Development of Indonesia’s Blue Economy Roadmap” diadakan dalam rangkaian. Agenda tersebut berperan penting bagi penyusunan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia, sebagai tindak lanjut dari Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru Indonesia.
“Strategi Ekonomi Biru yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat dirancang untuk mensejahterakan masyarakat mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang potensi lautnya sangat besar untuk dikelola,” ungkap Deputi Amalia.
Pada kesempatan yang sama, kegiatan ini juga menjelaskan secara singkat mengenai
Side Event G20 Development Ministerial Meeting bertema “Harnessing the Ecosystem of Aerospace Industry in Indonesia” yang digelar Kementerian PPN/Bappenas bersama PT Dirgantara Indonesia.
“Besok sore kita akan menandatangani 2 MoU dengan Airbus. Penandatangan ini nantinya akan memberi dampak untuk peningkatan kapabilitas industri dirgantara dalam negeri,” ungkap Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Gita Amperiawan yang juga hadir pada acara tersebut.
Salah satu fokus pembahasan dalam Side Event tersebut adalah skema kerja sama yang mampu menjamin pencapaian sasaran kemandirian dalam jangka panjang, juga mengundang terobosan baru yang dapat disampaikan potential strategic partners. Pemerintah Indonesia menilai, sinergi kebijakan sangat penting untuk mengakselerasi peningkatan kemandirian dan daya saing industri, terutama industri pertahanan dan industri kedirgantaraan nasional.
“Ini kegiatan yang sangat komprehensif dari segi dirgantara. Karena pada kegiatan ini akan mempertemukan berbagai stakeholder wakil industri dirgantara di Indonesia, baik Badan Usaha Milik Negara maupun swasta, berbagai perwakilan industri manufacturing, juga Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) dan industri penerbangan, bahkan sampai policy maker-nya,” jelasnya. (*/RB)